Perempuan dan Pembangunan

        Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kalla dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mengamanatkan perlunya melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG), PUG yang dimaksud merupakan penguatan atas sepuluh komitmen politik. Mandat tersebut bukanlah hal baru karena sebelumnya Presiden Abdurrahman Wahid telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan pada pemerintaha Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui UndangUndang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014. 

        Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG, pada tahun 2012 diluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) melalui Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara PP dan PA tentang UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menyatakan pentingnya PUG dalam pembangunan dan pemerintahan desa. UU tersebut mengatur bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. Dan di implementasikan oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 Pasal 121 Ayat 1 (sebagai aturan pelaksanaan dari UU No. 6 Tahun 2014) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan desa ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender. Bahkan Badan Kerjasama antar Desa harus mempertimbangkan keadilan gender dalam keanggotaan dari tokoh masyarakat desa. Kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan salah satu tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN 2005- 2025 dan dijabarkan di dalam RPJMN 2015-2019 dihadapkan pada tiga isu strategis, yaitu: 

(1)     meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan

(2)     meningkatnya perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak          pidana perdagangan orang (TPPO)

(3)    meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari                     berbagai tindak kekerasan.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Evaluasi Dampak Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal

          Candi Borobudur yang merupakan salah satu destinasi besar di Indonesia serta menjadi salah satu destinasi stategis dalam  road map  pengembangan pariwisata Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui dampak perkembangan pariwisata Candi Borobudur terhadap masyarakat lokal Desa Borobudur. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Teknik penelitian yang dilakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa walaupun potensi peluang kerja dan berusaha semakin meningkat, namun pada kenyataanya masyarakat Desa Borobudur masih belum cukup sejahtera, dikarenakan masih ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Perkembangan Taman Wisata Candi Borobudur memberikan dampak bagi kehidupan sosial masyarakat lokal sekitar.            Dampak sosial yang positif diakibatkan dari perkembangan Destinasi Wisata Candi Borobudur ad...
Read more

Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Masa Pandemi covid-19

         Merebaknya virus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah membuat dampak yang nyata di segala bidang, salah satunya adalah dalam penyelenggaraan Ibadah Haji. Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Pemerintah Arab Saudi saat ini tetap terlaksana namun dalam jumlah yang terbatas. Melihat kondisi di atas, pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang paling efektif adalah dengan menerapkan protokol kesehatan. Di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), upaya penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah harus diintegrasikan dengan adaptasi kebiasaan baru. Petugas dan Jemaah Haji Umrah diharapkan dapat menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).           Kementerian Haji Arab Saudi mengeluarkan pernyataan bahwa ibadah haji tidak mungkin diselenggarakan dalam jumlah yang besar,sebagaimana dalam tahun-tahun normal mengingat pandemi m...
Read more

Globalisasi: Tantangan & Peluang Bangsa Indonesia

          Perkembangan sosial budaya yang sepat selama akhir abad XX dan awal abad XXI bisa menjadi ancaman sekaligus peluang Bangsa Indonesia. Kasus revolusi musim semi arab yang mampu meruntuhkan kekuasaan beberapa diktaktor di wilayah Arab-Afrika merupakan contoh nyata dari kekuatan baru di bidang sosial budaya. Penggunaan teknologi informasi dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam gerakan revolusi musim semi arab. Dalam konteks itulah, maka masyarakat Indonesia harus berhati-hati dalam menghadapi perubahan penting dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Berkaca dari munculnya revolusi musim semi arab yang mampu menjatuhkan kediktaktoran Ghadafi, Husni Mubarak, dan sederetnya lainnya, maka apabila kita tidak hati-hati fenomena yang nyaris sama kemungkinan dapat terjadi di Indonesia, meskipun bentuknya agak berbeda.            Melalui globalisasi terutama teknologi informasi terjadi perubahan besar-be...
Read more